Program pemberian sertifikasi ini merupakan bentuk kepedulian Kemenpar terhadap industry pariwisata tanah air. Kemenpar ingin industry pariwisata tanah benar-benar berkualifikasi.
“Ini untuk mendukung layanan industri pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung dan Ujung Kulon,” kata Ida Irawati selaku person in charge (PIC) Tanjung Lesung Pokja 10 Destinasi Prioritas Kemenpar.
Ida mengakui saat ini perkembangan amenitas di Tanjung Lesung betul-betul menunjukan hasil yang positif. Karena itu sudah sepantas perkembangan amenitas di Tanjung Lesung tidak difokuskan kepada destinasi wisata alam, namun sudah saatnya bergeser ke wisata di Kabupaten Pandeglang. Menurut Ida hal itu dilakukan untuk memperkuat diri dalam usaha meetings, incentives, conferences dan exhibitions (MICE).
Karenanya, Kemenpar akan menggelar pelatihan bidang MICE. “Pesertanya adalah unsur Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Pandeglang, SKPD terkait dan para pelaku industri pariwisata setempat,” kata Ida.
pertumbuhan amenitas di dalam KEK Tanjung Lesung yang sangat menonjol yakni pembangunan Kalicaa Villa fase dua sudah memasuki tahap konstruksi. Selain itu, ada pula pembangunan fase Kampoeng Sawah dan Ladda Beach Village.
Di Tanjung Lesung juga akan ada yacht club dan dive center. Untuk itu, pengelola KEK Tanjung Lesung sudah menggandeng Tim Percepatan Wisata Bahari Kemenpar dan Banten West Java Tourism Development. “Tujuannya untuk mengoptimalkan konektivitas laut sesuai dengan KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon dan pulau-pulau kecil sekitarnya,” kata Ida.
Tidak hanya amenitas namun aksebilitas di Tanjung Lesung juga sudah terlihat, seperti pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Saat ini sudah ada pematokan row di Kabupaten Serang (80 persen), Kabupaten Lebak (51 persen) dan Kabupaten Pandeglang (5 persen).
Meski pembangunan jalan untuk menuju KEK Tanjung Lesung sedang digalakan, Kemenpar tidak lupa untuk juga memperhatikan pembangunan Bandar udara baru di Pandeglang. Pada 10 Mei 2017 lalu, Dinas Perhubungan Banten telah menggelar rapat terakhir membahas pembangunan bandara baru ini. Rapat dihadiri unsur pemerintah pusat seperti Bappenas, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Merujuk rencana semula, bandara baru akan dibangung di Panimbang. Namun, belakangan diperlukan review atas feasibility study (studi kelayakan) sehingga lokasi bandara baru pun akan dipindah. “Alternatif lokasi baru di lahan Perhutani,” ujarnya.
Hanya saja, kata Ida, tentu hal itu akan memakan waktu. Terutama terkait feasibility study dan kompensasi bagi Perhutani sesuai undang-undang yang mengatur penggantian tanah negara.
Karenanya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memiliki tawaran solusi. “KPPIP telah mengusulkan skema kerja sama sebagai alternatif solusi pembiayaan kepada Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang,” kata Ida.
